Nadiberita.id,Jakarta, -Semua orang tahu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemerintah. Ini adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal, MBG diposisikan sebagai salah satu kebijakan strategis nasional dengan anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun.
Angka sebesar itu membuat banyak program lain terlihat seperti pelengkap. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari ekonom, akademisi, hingga oposisi politik. Namun satu hal yang diyakini publik saat itu: MBG akan tetap berjalan.
Bahkan sempat muncul guyonan, “Yang bisa menghentikan MBG cuma kiamat.”
Ternyata yang datang bukan kiamat. Melainkan realitas ekonomi.
Pemerintah kini memangkas anggaran MBG sebesar Rp67 triliun. Dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemerintah menyebut langkah itu sebagai bagian dari efisiensi dan optimalisasi tata kelola.
Bahasa birokrasi memang selalu terdengar elegan. Ketika rakyat mengurangi lauk karena uang belanja menipis, itu disebut tanggal tua. Ketika negara mengurangi anggaran Rp67 triliun, namanya penyesuaian.
Padahal nilai tersebut bukan angka kecil. Dengan nominal sebesar itu, jutaan porsi makanan bergizi dapat disalurkan kepada anak-anak sekolah di berbagai daerah.
Masalahnya, sejak awal banyak dapur penyelenggara MBG sudah bekerja dalam kondisi serba terbatas. Dengan anggaran bahan baku sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, pengelola harus memastikan tersedia nasi, lauk, sayur, dan sumber protein yang layak.
Mereka dituntut menghasilkan menu bergizi di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Di saat bersamaan, tekanan terhadap perekonomian nasional juga semakin terasa.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan dikabarkan menyampaikan permohonan maaf kepada investor dan pengelola aset global terkait berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.
Belum lagi munculnya protes dari kalangan pelaku usaha internasional yang menyoroti sejumlah kebijakan fiskal dan regulasi investasi. Ketika investor mulai mengeluhkan iklim usaha, pasar biasanya menangkap sinyal bahwa ada persoalan yang perlu segera dibenahi.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus berada dalam tekanan. Pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan. Dampaknya merembet ke berbagai sektor, mulai dari biaya impor, harga energi, hingga harga pangan.
Belum lagi ketidakpastian geopolitik global yang masih membayangi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jalur distribusi energi dunia, berpotensi memicu kenaikan harga minyak dan biaya logistik internasional.
Jika itu terjadi, sektor yang pertama kali merasakan dampaknya adalah sektor yang sangat bergantung pada harga bahan pangan, termasuk dapur-dapur MBG.
Karena dapur tidak hidup dari pidato. Dapur hidup dari harga telur, ayam, ikan, minyak goreng, dan beras.
Jika tekanan ekonomi terus berlanjut dan nilai tukar rupiah semakin melemah, anggaran Rp10.000 per porsi akan semakin sulit memenuhi standar gizi yang diharapkan.
Bisa jadi para pengelola dapur mulai bercanda untuk mengurangi stres:
“Bu, telurnya dibelah dua saja.”
“Ayamnya cukup ditunjukkan fotonya sebagai motivasi.”
“Atau ikannya disimpan dulu, nanti anak-anak terlalu berharap.”
Tentu itu hanya satire. Namun satire sering kali lahir dari kenyataan yang sedang dihadapi.
Ironi terbesar ada di sini. Program yang sejak awal digambarkan sebagai kebijakan yang tak tergoyahkan, kini berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat daripada kritik politik, yakni matematika anggaran negara.
Sebab pada akhirnya, pidato paling berapi-api sekalipun tetap harus tunduk pada angka-angka di kalkulator Kementerian Keuangan.
Dan di republik ini, kalkulator sering kali menjadi hakim terakhir.
“Bang, harga kopi ikut naik juga?”
“Untuk sementara aman, Wak. Koptagul di Jalan Hijaz masih bertahan.”
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
Editor : DM MPGI
