GE-RE PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA SINGKAWANG: MAHASISWA PERTANYAKAN DAYA KRITIS PEMUDA, DPRD DISOROT SOAL PENGAWASAN ANGGARAN BENCANA

  • Bagikan
Oplus_131072

*NadiBerita* SINGKAWANG – Transparansi anggaran penanganan bencana dan optimalisasi peran pemuda dalam mengawal kebijakan publik menjadi sorotan utama dalam kegiatan Gelas Rekonsiliasi (GE-RE) yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia (PC PMI) Kota Singkawang, Senin (2/11/2026), di Cafe Tepi Sungai, Kota Singkawang.

 

Mengangkat tema “Optimalisasi Peran Pemuda dan Mahasiswa Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Bencana dan Mengawal Transparansi Bantuan Anggaran Penanganan Bencana di Kota Singkawang”, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, kepolisian, organisasi kepemudaan, serta kalangan mahasiswa.

 

Hadir sebagai narasumber, Mokhlis, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, serta Agus Ikhsan, S.E., M.H., Anggota DPRD Kota Singkawang.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan HIMAS AKBID, PC PMII, HMI, Pokdar Kamtibmas, KAHMI, BKPRMI, Barisan Pemuda Melayu (BPM), OSIS SMKN 1, OSIS SMKN 2, serta OSIM MAN Kota Singkawang.

 

Dalam diskusi, sejumlah persoalan strategis mengemuka. Mulai dari kesiapsiagaan pemerintah menghadapi bencana, kapasitas kritis generasi muda, hingga keterbukaan informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana.

 

Salah satu pertanyaan kritis disampaikan Tia, perwakilan PMII, yang menyoroti bagaimana membangun daya kritis mahasiswa di tengah tantangan perkembangan zaman.

 

Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya hanya menjadi peserta dalam berbagai forum diskusi, tetapi harus mampu mengambil peran sebagai kelompok intelektual yang memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, memahami kebijakan publik, serta berani menyampaikan kritik berdasarkan data dan kajian.

 

Daya kritis mahasiswa dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi. Tradisi membaca, berdiskusi, meneliti, dan menguji kebijakan pemerintah harus terus diperkuat agar mahasiswa tidak kehilangan fungsi strategisnya sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial masyarakat.

 

Sementara itu, Rika dari Pokdar Kamtibmas mengangkat persoalan karakter generasi muda yang dinilai semakin cenderung menginginkan segala sesuatu secara instan.

 

Ia mempertanyakan bagaimana membangun kesadaran dan karakter pemuda agar tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memahami pentingnya proses, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kontribusi nyata terhadap lingkungan sosial.

 

Sorotan lebih tajam disampaikan Kholil dari Pemuda Muslimin Indonesia (PMI). Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap belum adanya keterbukaan informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana.

 

Persoalan tersebut kemudian mengarah pada pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana DPRD Kota Singkawang menjalankan fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, hingga realisasi anggaran penanggulangan bencana.

 

Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh kejelasan mengenai ketersediaan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD, termasuk transparansi bantuan atau dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

 

Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat penanggulangan bencana bukan semata-mata persoalan respons ketika keadaan darurat terjadi. Kesiapan anggaran, perencanaan yang matang, serta mekanisme pengawasan harus dipastikan berjalan sebelum bencana terjadi.

 

Dalam konteks ini, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Tidak cukup hanya membahas dan menyetujui dokumen anggaran, DPRD juga harus memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Keterbukaan informasi mengenai sumber anggaran, besaran alokasi, mekanisme penyaluran, hingga realisasi penggunaannya menjadi bagian penting dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

 

Dalam forum tersebut, Ihsyan Sutrisno, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia Kota Singkawang, menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses penanganan bencana maupun penyelenggaraan pemerintahan.

 

Menurutnya, pemuda harus mengambil peran aktif sebagai mitra kritis pemerintah, baik melalui penyampaian gagasan, pengawasan sosial, maupun partisipasi dalam memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

 

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bantuan penanganan bencana. Setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, mulai dari tahap perencanaan, pengalokasian, pendistribusian, hingga realisasi penggunaannya.

 

“Jangan sampai masyarakat yang sedang mengalami musibah justru tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bantuan yang menjadi hak mereka. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Ihsyan menyampaikan bahwa kritik dan masukan dari kalangan pemuda maupun mahasiswa tidak sepatutnya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

 

Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus wujud kepedulian masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab.

 

Ia berharap Pemerintah Kota Singkawang dapat membuka ruang komunikasi dan partisipasi yang lebih luas bagi organisasi kepemudaan serta mahasiswa, khususnya dalam mengawal program-program penanganan bencana.

 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

 

“Pemuda harus berani bersuara, berani memberikan kritik, dan berani menawarkan solusi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

 

Melalui kegiatan Gelas Rekonsiliasi (GE-RE), PC Pemuda Muslimin Indonesia Kota Singkawang berharap terbangun kesadaran kolektif bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesiapan, koordinasi, transparansi, serta pengawasan berkelanjutan.

 

Forum ini juga menjadi pengingat bahwa partisipasi pemuda dan mahasiswa tidak boleh berhenti pada ruang diskusi maupun kegiatan seremonial. Gagasan dan kritik yang disampaikan harus mampu ditindaklanjuti menjadi dorongan nyata bagi perbaikan kebijakan publik.

 

Di sisi lain, keterbukaan informasi anggaran penanganan bencana perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga legislatif agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara dikelola serta sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

 

Sebab, ketika menyangkut keselamatan masyarakat, transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara. Dan ketika kebijakan publik menyangkut kepentingan rakyat, pemuda dan mahasiswa tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengawasi dan menyuarakan kebenaran.

 

Sumber: Mokhlis, S. STP, M. Si Kepala dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota Singkawang dan Agus Ikhsan, S.E, M.H ( Anggota DPRD Kota Singkawang)

Dedek S

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *