KETAPANG, KALIMANTAN BARAT — Aktivitas pertambangan pasir silika PT Silika Jayaraya Mineral (SJM) di Desa Kelampai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, menjadi sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan ketidaksesuaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pemanfaatan dermaga BUMDes, hingga penggunaan lahan dan jalan operasional yang disebut berkaitan dengan PT Gajah Emas Silica Asia (GESA).
Pertanyaan mendasar kini mengarah pada legalitas kegiatan tersebut. Apakah seluruh lokasi operasional telah sesuai izin, bagaimana batas koordinatnya, dan atas dasar hukum apa fasilitas serta lahan yang digunakan?
PPKH DAN STATUS KAWASAN HUTAN DIPERTANYAKAN
Informasi yang dihimpun Tim Awak Media menyebutkan sebagian area kegiatan diduga bersinggungan dengan kawasan Hutan Produksi (HP). Karena itu, status PPKH, kesesuaian koordinat, serta batas wilayah operasional PT SJM perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.
“Jika seluruh kegiatan sudah sesuai aturan, silakan tunjukkan dokumen dan jelaskan kepada publik. Jangan biarkan persoalan legalitas terus menjadi tanda tanya,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan tersebut belum merupakan bukti pelanggaran. Namun, pemeriksaan dokumen perizinan dan pencocokan dengan kondisi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan hukum.
DERMAGA BUMDes DAN JALAN OPERASIONAL IKUT DISOROT
Sorotan berikutnya menyangkut dugaan pemanfaatan dermaga milik BUMDes untuk mendukung pengangkutan pasir silika. Status pengelolaan, izin fasilitas bongkar muat, kewenangan penggunaan, serta dasar kerja sama dengan perusahaan perlu dibuka secara transparan.
Selain itu, dugaan penggunaan stockpile, pembukaan lahan, dan jalan operasional yang dikaitkan dengan wilayah PT GESA juga perlu ditelusuri. Pemeriksaan harus mencakup peta koordinat, status penguasaan lahan, persetujuan pemilik atau pengelola, serta dokumen kerja sama apabila ada.
Jika penggunaan fasilitas dan lahan tersebut memiliki dasar hukum, perusahaan perlu memberikan klarifikasi disertai dokumen pendukung.
PERSOALAN DISEBUT PERNAH MUNCUL PADA 2025
Informasi yang dihimpun menyebut persoalan serupa pernah mencuat pada 2025 terkait dugaan penggunaan jalan hauling dan aktivitas pertambangan di wilayah yang dikaitkan dengan konsesi GESA.
Instansi berwenang diminta menjelaskan apakah persoalan tersebut pernah diperiksa, bagaimana hasilnya, dan apakah terdapat tindak lanjut. Pengawasan tidak boleh hanya ramai ketika persoalan mencuat, kemudian senyap tanpa kepastian.
PEMKAB DAN INSTANSI TERKAIT DIMINTA BERTINDAK
Pemerintah Kabupaten Ketapang, instansi pertambangan dan kehutanan, serta otoritas kepelabuhanan didesak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap:
1. Status dan cakupan PPKH PT SJM serta kesesuaian koordinat kegiatan.
2. Legalitas lahan dan batas wilayah operasional.
3. Izin serta dasar pemanfaatan dermaga BUMDes.
4. Legalitas stockpile dan jalan operasional yang dikaitkan dengan PT GESA.
5. Hasil pemeriksaan atas persoalan serupa yang mencuat pada 2025.
PT SJM dan PT GESA juga diminta memberikan klarifikasi resmi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
JANGAN BIARKAN PENGAWASAN SEKADAR FORMALITAS
Persoalan ini bukan sekadar penggunaan jalan atau fasilitas perusahaan, melainkan menyangkut kepastian hukum, transparansi perizinan, perlindungan kawasan hutan, dan kepatuhan terhadap aturan.
Jika seluruh aktivitas telah memenuhi ketentuan, buktikan melalui dokumen resmi. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai hukum.
Jangan sampai alat berat terus bekerja, sementara fungsi pengawasan hanya menjadi penonton.
Hingga kini, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terbukti. Publik menunggu jawaban konkret: bagaimana legalitas kegiatan PT SJM, apa hasil pemeriksaan instansi terkait, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan?
Sumber: Tim Awak Media













