Anggaran Miliaran Tanpa Batas Waktu? Papan Proyek Jalan Sandai–Tanjung Medan Rp 9,65 Miliar CV. Catur Nusa Global Abaikan Transparansi Publik

  • Bagikan

KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Proyek infrastruktur strategis bernilai miliaran rupiah kembali menuai sorotan tajam terkait aspek keterbukaan informasi publik. Papan nama proyek Peningkatan Jalan Sandai – Tanjung Medan di Kabupaten Ketapang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp 9.650.937.000,00 kedapatan tidak mencantumkan sejumlah informasi krusial bagi pengawasan masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi proyek, papan informasi yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan – Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat tersebut hanya memuat identitas dasar. Tercatat nomor kontrak 10/PKS/Bpjn12.5.4/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 dengan pelaksana CV. Catur Nusa Global.

Namun, ironisnya, di tengah besarnya kucuran dana negara yang mencapai Rp 9,65 miliar lebih, papan proyek tersebut “buta informasi” terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Tidak ada keterangan berapa hari kalender proyek ini harus rampung, kapan dimulai, maupun target selesai pengerjaannya.

Selain menghilangkan durasi kerja, papan proyek tersebut juga tidak mencantumkan:

Identitas Konsultan Pengawas (Supervisi): Publik tidak mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab mengawasi kualitas dan spesifikasi teknis pekerjaan di lapangan.

Masa Pemeliharaan: Tidak tertera berapa lama kontraktor wajib bertanggung jawab atas kerusakan pasca-pengerjaan.

Volume dan Titik Lokasi (STA): Tidak dijelaskan berapa kilometer panjang jalan yang ditingkatkan, sehingga masyarakat kesulitan mengukur kesesuaian antara nilai anggaran Rp 9,65 miliar dengan hasil fisik di lapangan.

Ketiadaan data jangka waktu pelaksanaan pada proyek pemerintah merupakan bentuk kemunduran dalam prinsip akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, papan nama proyek bukan sekadar formalitas pelengkap, melainkan instrumen kontrol sosial.

“Tanpa dicantumkannya lama waktu pekerjaan dan panjang penanganan, masyarakat dibuat buta. Bagaimana publik bisa mengawasi apakah proyek ini berjalan tepat waktu atau justru molor dan berpotensi mangkrak jika tenggat waktunya saja disembunyikan?” ujar [Nama Narasumber/Ketua Lembaga/Perwakilan Warga] dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai fungsi pengawasan internal dari Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat selaku pemilik pekerjaan. Pihak terkait didesak untuk segera menegur kontraktor pelaksana, CV. Catur Nusa Global, agar segera melengkapi papan informasi proyek sesuai spesifikasi kontrak dan standar transparansi anggaran negara.

Masyarakat berharap proyek peningkatan ruas jalan vital Sandai – Tanjung Medan ini tidak hanya menyerap anggaran miliaran rupiah secara administratif, tetapi juga dikerjakan secara terbuka, tepat waktu, dan berkualitas demi kelancaran akses ekonomi warga Ketapang.

Tim investigasi Media

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *