PANYABUNGAN — Nadi Berita.id | Ada-ada saja inovasi kreatif anak bangsa di era modern ini. Di saat masyarakat kecil harus bersabar mengantre demi meneteskan hak subsidi BBM Pertalite, armada operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bukit Malintang, Mandailing Natal (Madina), dengan gagah berani menunjukkan rasa empati yang mendalam kepada kaum papa.
Bagaimana tidak, mobil minibus berplat nomor BK 8767 CJ berlogo resmi Badan Gizi Nasional (BGN) itu tertangkap basah sedang asyik menyeruput Pertalite di Nozzle 3 SPBU Gunung Tua-Mompang Julu pada Kamis (22/10) lalu. Sebuah pemandangan yang mengharukan: mobil proyek negara bersanding mesra dengan rakyat jelata di antrean bensin subsidi.
Kepala SPPG Bukit Malintang, Marwan Efendi, S.Pd., M.Pd., rupanya adalah seorang visioner ulung yang menguasai ilmuwan hukum tingkat dewa. Dengan penuh percaya diri, ia mendeklarasikan bahwa aksi mobil dinas menyedot jatah rakyat kecil adalah sah secara hukum. Menurutnya, mobil pembawa gizi gratis ini punya derajat kemanusiaan yang setara dengan mobil ambulans dan mobil jenazah. Logika briliannya: kalau yang dibawa makanan bergizi, otomatis mobilnya berhak ikut menumpang ‘gizi’ subsidi negara, dong?
Namun, romantisme subsidi ala Marwan ini mendadak buyar seketika setelah Kepala Dinas Perdagangan Madina, Zulham Zainuddin Fahmi, S.Sos., MM, hadir sebagai ‘pembunuh kesenangan’ utama. Tanpa rasa sungkan, Pak Kadis langsung menyemprot klaim sang Kepala SPPG dan menegaskan bahwa anggaran negara triliunan rupiah tidak mungkin mencakup subsidi bensin eceran buat jalan-jalan keliling kota.
Zulham dengan dingin membeberkan aturan kaku bahwa hanya mobil ambulans, jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah yang berhak menikmati fasilitas negara tersebut. Artinya, mobil MBG tidak masuk kategori sampah, ambulans, ataupun mayat—sehingga otomatis berstatus ilegal jika ikut-ikutan minta subsidi!
Tidak berhenti sampai di situ, Ketua Forum MP4 (Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara, bersama Sekretaris FITRA, Ahmad Husein Nasution, ikut meramaikan panggung komedi birokrasi ini. Mereka menilai argumen sang Kepala SPPG sudah masuk kategori stand-up comedy tingkat nasional alias “ngawur dan asbun”. Mereka pun mendesak agar Kepala SPPG segera dicopot dan dibekukan operasionalnya, khawatir kalau diteruskan, besok-besok kantor SPPG-nya malah minta subsidi gas LPG 3 kg buat masak nasi goreng di dapur umum.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG/Pj Sekda Kab Madina, Afrizal Nasution, menanggapi santai dengan jurus klasik birokrasi: “Baik, terima kasih. Kami akan segera memanggil yang bersangkutan.”
Publik kini tinggal menanti episode selanjutnya dari drama “Ketika Perut Anak Bangsa Dijamin Bergizi, Tapi Tangki Mobil Operasionalnya Pilih Melas Meminta Subsidi”. Sebuah tontonan gratis yang jauh lebih menghibur ketimbang sinetron layar kaca.
Magrifatuloh
Tim Redaksi
Editor WR 69
