Nadiberita.id,JAKARTA — Ketua Umum Relawan Prabowo–Gibran Logis 08, Anshar Ilo, menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum menunjukkan kinerja optimal sejak dibentuk pemerintah.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang menghambat efektivitas lembaga tersebut adalah masih adanya pejabat yang merangkap jabatan di institusi lain.
Anshar menilai kondisi itu berpotensi mengganggu fokus kerja dan memperlambat pengambilan keputusan strategis yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Danantara dibentuk dengan harapan menjadi motor penggerak investasi nasional yang mampu mengelola aset negara secara profesional dan produktif. Namun hingga saat ini, kontribusinya terhadap perekonomian nasional belum terlihat signifikan,” ujar Anshar Ilo, Rabu (13/05/2026).
Menurutnya, rangkap jabatan dapat menimbulkan sejumlah persoalan serius, mulai dari terbatasnya waktu dan perhatian pejabat hingga potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.
Ia mencontohkan Rosan Perkasa Roeslani yang menjabat sebagai CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Selain itu, Dony Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara dan juga Wakil Menteri BUMN.
Sementara itu, Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara disebut masih aktif di berbagai perusahaan dan entitas investasi swasta.
“Jika para pengambil keputusan masih disibukkan dengan tugas di lembaga lain, tentu sulit bagi Danantara untuk bekerja secara maksimal. Lembaga sebesar ini membutuhkan figur-figur yang fokus penuh dan memiliki komitmen total,” tegasnya.
Anshar menambahkan, Danantara seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara dan menempatkan investasi pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi Danantara, termasuk menata ulang komposisi pimpinan agar diisi oleh profesional yang dapat bekerja secara independen dan penuh waktu.
“Pemerintah perlu memastikan Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan begitu, lembaga ini dapat bergerak lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional,” tutup Anshar Ilo.
Editor : DM
