PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT —
Keberadaan aparat keamanan di lingkungan perusahaan yang bergerak dalam rantai pasok energi kembali menjadi perhatian publik. Persoalannya bukan soal boleh atau tidaknya aparat melakukan pengamanan, melainkan apa dasar, tujuan, dan bentuk penugasan tersebut.
PT. Mitra Aneka Sarana (PT. MAS) disebut memiliki keterkaitan sebagai mitra dalam rantai pasok dan distribusi Pertamina. Dalam kondisi tertentu, pengamanan aparat negara terhadap objek strategis tentu dapat memiliki dasar yang sah. Namun, publik tetap berhak mendapatkan penjelasan apabila terdapat personel Brimob yang melakukan pengamanan di area gudang perusahaan.
Pertanyaannya sederhana: atas dasar kebutuhan apa pengamanan itu dilakukan?
Apakah berdasarkan surat tugas resmi? Permintaan perusahaan? Atau merupakan penugasan negara dengan dasar hukum tertentu?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menyerang institusi maupun personel aparat. Justru transparansi dibutuhkan agar kehadiran aparat tidak menimbulkan persepsi bahwa sebuah perusahaan memperoleh perlindungan khusus.
Sebab, ada perbedaan antara pengamanan objek strategis dengan persepsi “beking”. Pengamanan merupakan tugas negara, sementara istilah beking muncul ketika kehadiran aparat dianggap memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu.
Pertanyaan publik semakin penting apabila di lokasi yang sama terdapat informasi mengenai aktivitas pemindahan BBM antara tangki dan tongkang yang diduga belum sepenuhnya jelas prosedur operasional dan aspek keselamatannya.
Jika aktivitas tersebut benar berlangsung, siapa yang mengawasi? Siapa memastikan SOP dijalankan? Bagaimana pencatatan volume, aspek HSSE, perizinan, serta ketentuan distribusi BBM dipenuhi?
Jangan sampai publik hanya sibuk mempertanyakan siapa yang menjaga gudang, sementara aktivitas yang berlangsung di dalamnya justru luput dari pengawasan.
Dugaan alih muat ilegal, penyalahgunaan distribusi, maupun istilah “kencing BBM” tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti dan pemeriksaan resmi. Namun, informasi yang memiliki indikasi dan layak diperiksa juga tidak seharusnya diabaikan.
Karena itu, Pertamina Patra Niaga, kepolisian, dan instansi terkait perlu memberikan ruang pemeriksaan apabila memang terdapat laporan mengenai aktivitas pemindahan BBM yang mencurigakan.
Publik berhak mengetahui: siapa yang menugaskan aparat, apa dasar hukumnya, objek apa yang diamankan, berapa lama penugasan berlangsung, serta apakah terdapat permintaan resmi dari perusahaan.
Jika semuanya sesuai prosedur, tentu tidak ada alasan untuk takut menjelaskannya secara terbuka.
Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan operasional dan pada saat bersamaan terdapat aparat yang melakukan pengamanan, maka pertanyaan publik menjadi semakin serius.
Bukan untuk menuduh, tetapi untuk memastikan seragam negara tidak pernah dipersepsikan sebagai tameng kepentingan korporasi.
Negara wajib hadir menjaga keamanan sekaligus memastikan hukum berjalan. Namun negara tidak boleh hadir dengan cara yang membuat perusahaan seolah berada di luar jangkauan pengawasan.
Maka pertanyaannya bukan sekadar “siapa yang berjaga di gudang PT. MAS?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apa yang dijaga, atas dasar apa dijaga, dan apakah seluruh aktivitas di balik pengamanan tersebut telah sesuai aturan?
Jika jawabannya pengamanan, jelaskan dasar penugasannya. Jika bantuan negara, jelaskan pula landasan hukumnya.
Namun apabila kehadiran aparat justru membuat publik merasa ada “payung” terhadap perusahaan, maka pertanyaan kritis tak terhindarkan:
Ini pengamanan, bantuan, atau beking?
Catatan Redaksi
PT. Mitra Aneka Sarana, Pertamina Patra Niaga, kepolisian, dan pihak terkait tetap memiliki hak memberikan klarifikasi serta hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.
Sumber: Investigasi Media
