Pontianak, Kalbar | NADIBERITA.ID //
Sebagian publik di media sosial tengah ramai menyoroti insiden penilaian juri yang diduga berat sebelah dalam ajang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat (Kalbar).
Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan salah seorang peserta protes ke juri dalam lomba tersebut, karena dinilai tak adil dalam memberikan nilai meski jawaban antar grup sama persis.
Hal tersebut sontak menyita perhatian publik hingga mencuat tudingan juri yang melakukan manipulasi dalam pemberian nilai dalam ajang final LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar.
Kini, Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman angkat bicara terkait persoalan itu.
Akbar menuturkan, MPR akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri maupun sistem perlombaan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar dalam pernyataannya, pada Senin, 11 Mei 2026.
Akbar menilai, terdapat sejumlah aspek yang harus dievaluasi, mulai dari tata suara hingga mekanisme banding dalam perlombaan agar kesalahan serupa dapat diminimalisir.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR itu juga mengaku mendapat informasi bahwa insiden serupa pernah terjadi pada pelaksanaan lomba di provinsi lain pada tahun lalu.
“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” tandasnya.
Bagi yang belum tahu, acara final LCC Empat Pilar MPR itu diketahui merupakan ajang tingkat provinsi yang digelar di Kalimantan Barat.
Acara itu pun sempat disiarkan melalui akun YouTube MPR RI yang tayang pada Minggu, 10 Mei 2026.
Lantas, apa sebenarnya hal yang disorot dalam penilaian juri di ajang final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tersebut? Begini awal mulanya.
Saat Juri Beri Nilai Minus
Mulanya, sebuah pertanyaan terkait apa saja pertimbangan wajib DPR dalam memilih anggota BPK.
Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak lantas menjawab pertama kali atas pertanyaan yang dilontarkan moderator.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar Grup C.
Salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR, Dyastasita memberikan nilai -5 terhadap jawaban grup C.
Poin Grup Berbeda Meski Jawaban Sama
Selanjutnya, Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab pertanyaan tersebut yang serupa dengan grup C.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” kata peserta Grup B.
Namun, bedanya Dyastasita justru memberikan nilai sempurna atau 10 poin untuk grup B.
“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” ujar Dyastasita.
Peserta Layangkan Protes ke Juri
Atas perbedaan nilai itu, Grup C lantas terlihat langsung menyampaikan protes dan menyatakan jawaban yang disampaikan pihaknya sama persis dengan jawaban Grup B.
“Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” kata salah seorang peserta Grup C.
Dyastasita lantas menyatakan bahwa jawaban Grup C tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi,” ujar Dyastasita.
Juri Komentar soal Artikulasi
Setelah adanya protes dari Grup C, juri lain yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, MPR Indri Wahyuni menyebut adanya artikulasi peserta saat memberi jawaban harus jelas.
Oleh sebab itu, Indri menilai pihaknya sebagai juri berhak memberi nilai minus atas hal tersebut.
“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas,” ucap Indri.
“Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” tukasnya.
Editor : Wira
