BEKASI – Aset umat berupa lahan persawahan produktif seluas kurang lebih 3 hektare di Kampung Segaran, Dusun III, Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, diduga telah raib dari daftar kekayaan lembaga.
Lahan yang semestinya menjadi milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi itu kini disinyalir telah beralih status menjadi atas nama perorangan. Nama yang muncul dalam catatan pajak desa diduga kuat adalah salah satu komisioner BAZNAS Kabupaten Bekasi yang masih aktif menjabat hingga saat ini.
Dugaan itu menguat setelah penelusuran di lapangan menemukan kejanggalan pada status pencatatan lahan. Sawah yang dibeli dari dana umat itu diduga mengalami proses balik nama sertifikat menjadi hak milik pribadi. Jika benar, maka aset publik yang seharusnya untuk kemaslahatan mustahik terancam hilang selamanya.
Kaur Trantib Benarkan, Spanduk BAZNAS Hilang:
Kaur Trantib Desa Karang Segar yang akrab disapa Garong membenarkan keberadaan lahan tersebut. Ia menyebut lahan itu sejak lama dikenal warga sebagai aset milik BAZNAS Kabupaten Bekasi.
“Benar Bang, di Kampung Segaran Dusun III ada tanah sawah seluas kurang lebih tiga hektare milik BAZNAS Kabupaten Bekasi. Dulu penggarapnya Wakil Bayi kemudian Haji Arap, sekarang digarap oleh Ustaz Nurhasan,” kata Garong kepada wartawan.
Yang mengejutkan, Garong mengungkap alur setoran hasil garapan sawah tersebut justru mengarah ke oknum pimpinan lembaga, bukan ke kas lembaga.
“Untuk setoran, setahu saya selama ini diserahkan ke salah satu komisioner BAZNAS Kabupaten Bekasi karena memang anak buahnya (H. Aminulloh / H. Abdul Aziz),” ungkapnya.
Garong juga menyoroti hilangnya penanda fisik kepemilikan lembaga di lokasi. Dulu, kata dia, sempat terpasang spanduk besar yang menegaskan status tanah itu.
“Dulu di sekitar tanah sawah itu ada spanduk yang bertuliskan ‘Tanah Ini Milik BAZNAS Kabupaten Bekasi’. Namun karena cuma dari bahan banner, tidak lama setelahnya hilang,” tutupnya.
Juru Tulis Bongkar Asal-usul Wakaf BAZIS 1985:
Sementara itu, Hasanudin, mantan juru tulis Desa Karang Segar, memaparkan kronologis lengkap asal-usul lahan tersebut. Keterangan Hasanudin menjadi kunci karena ia menyimpan data awal dan catatan DHKP desa.
Menurut Hasanudin, jual beli tanah sawah itu terjadi sekitar tahun 1985-1986. Pemilik awalnya adalah Talim bin Darim dan Enas Masnan, dengan almarhum Haji Muhayar dari KUA Pebayuran sebagai perantara.
“Peruntukannya saat itu untuk wakaf BAZIS Kabupaten, bukan pribadi,” tegas Hasanudin.
Saat itu, kondisi sawah belum produktif. Irigasi belum ada, lahannya masih tanah bera yang hanya mengandalkan hujan. Penggarapnya saat itu Wakil Bayi, lalu Haji Arab.
Perubahan mulai terjadi sekitar tahun 2017. Saat Haji Arab berangkat haji, lahan itu diambil alih oleh Ustaz Nurhasan dengan mengerahkan kelompok atau ormas.
“Di sekitar tahun itu pula muncul mutasi nama di catatan DHKP desa menjadi Haji Aminulloh dan Haji Abdul Aziz,” ungkap Hasanudin.
Ia mengaku bingung dengan dasar transaksi dan mekanisme mutasi tersebut.
“Saya sendiri bingung apa dasar transaksinya dan bagaimana mekanisme mutasinya, apakah lewat PTSL atau bagaimana. Karena setahu saya transaksi lembaga semestinya atas nama lembaga (BAZIS), bukan pribadi,” katanya.
Lebih miris lagi, selama puluhan tahun warga setempat tidak pernah merasakan manfaat dari lahan wakaf tersebut.
“Selama ini warga di sini juga tidak merasakan manfaatnya sama sekali untuk kebutuhan seperti mushala, majelis, maupun pesantren, padahal saya masih menyimpan data awal serta catatan DHKP dan siap menjadi saksi hidup karena banyak saksi lama serta pejabat terdahulu sudah tiada,” tegasnya.
Wakil Ketua BAZNAS: Tidak Tercatat, Diduga Tak Diserahterimakan:
Menanggapi temuan ini, Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Bekasi, H. Abdul Aziz HN, ST, memberikan konfirmasi pada Kamis (19/11/2026).
Abdul Aziz menyatakan, dalam catatan administrasi aset BAZNAS Kabupaten Bekasi saat ini, tidak ditemukan adanya daftar kepemilikan tanah di Kecamatan Pebayuran.
“Saat ini tidak tercatat adanya aset tanah yang berlokasi di Pebayuran,” kata Abdul Aziz.
Ia menduga persoalan ini berakar pada masa transisi perubahan nomenklatur dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi BAZNAS Kabupaten Bekasi. Proses serah terima aset diduga tidak berjalan tuntas.
“Kemungkinan tanah tersebut dulu milik BAZDA Kabupaten Bekasi, dan pada saat dulu serah terima dari BAZDA Kabupaten Bekasi ke BAZNAS Kabupaten Bekasi tidak diserahterimakan. Nanti saya akan komunikasikan kepada Pak Solihin Sari, karena dulu beliau Ketua BAZDA Kabupaten Bekasi, mengapa tidak ada serah terima tersebut,” terang Abdul Aziz yang juga anggota komisioner BAZNAS Kabupaten Bekasi.
Celah Transisi Jadi Sorotan:
Sebagaimana diketahui, transformasi kelembagaan zakat dari BAZDA menjadi BAZNAS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Masa transisi berlangsung pada 2011 hingga 2014 dan secara resmi ditetapkan melalui SK Bupati Bekasi Nomor 450/Kep.162-AdmKesra/2016 pada tahun 2016.
Dalam tata kelola lembaga publik, setiap perubahan nomenklatur wajib diikuti audit serta berita acara serah terima aset secara menyeluruh. Tujuannya agar harta umat tidak berada di area abu-abu yang rawan disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab.
Celah administrasi pada masa transisi inilah yang kini menjadi sorotan tajam.
Jika tidak segera dilakukan penelusuran riwayat pertanahan (warkah) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta audit investigatif secara transparan, lahan produktif 3 hektare di Desa Karang Segar itu berpotensi hilang selamanya dari daftar kekayaan umat dan jatuh ke tangan pribadi.
Hingga berita ini ditayangkan redaksi masih terus menelusuri dokumen warkah, DHKP, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengungkap kebenaran atas dugaan raibnya aset umat tersebut.
Sumber: Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan): H. Abdul Aziz HN, S.T.













