DPC FORSA Kabupaten Sambas Minta PLBN Aruk Segera Dibuka Supaya Aktivitas Antar Negara Berjalan Lancar

  • Bagikan

*NadiBerita* SAMBAS, KALBAR. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Masyarakat FORSA Kabupaten Sambas mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk segera dibuka kembali secara normal, sehingga aktivitas antar negara antara Indonesia – Malaysia dapat berjalan lancar seperti sediakala.

 

Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat perbatasan, khususnya di Kecamatan Sajingan Besar dan sekitarnya, yang merasa aktivitas ekonomi, sosial, dan kekeluargaan mereka terganggu akibat belum dibukanya PLBN Aruk secara penuh.

 

Ketua DPC FORSA Kabupaten Sambas, Supriawan, menegaskan bahwa PLBN Aruk bukan sekadar pintu gerbang negara, tetapi juga nadi kehidupan masyarakat perbatasan.

 

> “Masyarakat Sambas dan Sarawak ini sudah seperti satu keluarga. Kalau PLBN Aruk lama tidak dibuka, yang susah itu rakyat kecil. Pedagang tidak bisa jualan, petani tidak bisa kirim hasil panen, anak sekolah dan orang sakit juga terhambat. Kami minta pemerintah segera buka PLBN Aruk, jangan biarkan rakyat perbatasan menunggu terus,jangan karena gara-gara polemik petugas oknum bea cukai dengan beberapa masyarakat, nasib masyarakat orang banyak jadi korban juga, itu juga saya nilai karena oknum petugas bea cukai terlalu berlebihan, mempersulit salah satu masyarakat untuk berobat, sesuai video yang beredar beberapa hari yang lalu di media sosial. Gara-gara beberapa orang jadi pelayanan publik jadi terhambat” tegas Supri, Kamis (12/11/2026).

 

Menurut FORSA, penutupan yang berlarut-larut berdampak langsung pada:

1. *Ekonomi Masyarakat:* Pedagang pasar perbatasan, pelaku UMKM, dan petani kehilangan mata pencaharian.

2. *Aktivitas Sosial Budaya:* Banyak warga yang memiliki hubungan keluarga lintas negara tidak bisa saling berkunjung.

3. *Biaya Hidup:* Harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan menjadi mahal karena jalur distribusi terhambat.

 

Oleh karena itu, DPC FORSA Kabupaten Sambas menyatakan akan menyampaikan tembusan resmi tentang keluhan masyarakat ini secara berjenjang, mulai dari *DPW FORSA Provinsi Kalimantan Barat, dan diteruskan ke DPP FORSA Pusat di Jakarta*, agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

 

“Kami dari DPC sudah menampung semua aspirasi masyarakat. Laporan ini akan kami kirim ke DPW FORSA Kalbar, dan DPW akan teruskan ke DPP FORSA Pusat di Jakarta. Kami berharap suara masyarakat perbatasan Sambas ini sampai ke Presiden dan Kementerian terkait,” tambah Supri.

 

DPC FORSA Kabupaten Sambas juga meminta kepada Bupati Sambas, DPRD Kabupaten Sambas, dan Anggota DPR RI Dapil Kalbar untuk turut memperjuangkan dibukanya kembali PLBN Aruk.

 

FORSA menegaskan, perjuangan ini murni untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik.(Tim Redaksi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *